Jakarta Dipublika. Id- Rangkaian pelaksanaan Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 mulai diselenggarakan pada 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Tahun ini, DPR RI dipercaya menjabat keketuaan AIPA dengan visi ‘Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN’.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon menegaskan ada tiga kata kunci untuk keketuaan AIPA tahun ini, yaitu responsive, stable, dan prosper. Tiga kata kunci tersebut menjadi semangat AIPA untuk mendorong ASEAN agar dapat lebih lentur dan adaptif dalam menyikapi dinamika yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara.
“Penyelenggaraan AIPA ke-44 ini merupakan salah satu wujud peran aktif DPR RI dalam menjalankan peran diplomasi parlemen. Peran Indonesia sebagai natural leaders di kawasan Asia Tenggara, akan memberikan dorongan kekuatan strategis bagi ASEAN dalam menghadapi tantangan global dan regional yang terus berkembang,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/8/2023
Saat ini setiap kawasan, tak terkecuali ASEAN, dihadapkan pada fenomena shifting paradigm, bergesernya pandangan, terutama dari para pemimpin negara-negara di dunia dalam menilai lingkungan strategis global dan regional. Itu sebabnya, khususnya di ASEAN, tantangan yang dihadapi menjadi lebih tidak mudah,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fadli menambahkan, di satu sisi setiap negara anggota memiliki masalah domestik yang harus diatasi. Namun, di sisi lain ada tantangan eksternal yang secara potensial dan aktual pasti mempengaruhi dinamika kawasan Asia Tenggara.
“Seperti konflik Laut China Selatan, persaingan AS-China, konflik di Selat Taiwan, konflik di Semenanjung Korea, perang Rusia-Ukraina, perubahan iklim, krisis keuangan global, serta krisis energi dan pangan,” jelasnya.
Fadli menyampaikan atas persoalan tersebut, sebagai tuan rumah dalam sidang AIPA ke-44 ini, DPR RI mendorong enam poin strategis sebagai bagian dari resolusi AIPA ke-44.
Pertama, DPR mengusulkan resolusi mengenai upaya memelihara stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan. Isu ini sangat penting untuk diangkat mengingat tingginya daya tarik ASEAN dalam percaturan geopolitik global. Namun, pada saat yang sama, kondisi tersebut tentu mendatangkan ancaman bagi stabilitas dan keamanan ASEAN.
Kedua, resolusi soal upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan di Myanmar. Diketahui telah terjadi konflik politik di Myanmar setidaknya sejak Junta Militer mengambil alih pemerintahan. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 6000 warga sipil dan berbagai kekerasan yang masuk kategori pelanggaran HAM. Karena itu, DPR RI ingin mendorong parlemen melakukan terobosan bagi penyelesaian konflik di Myanmar.
Baca juga:
BKSAP DPR Dorong ASEAN Parlemen demi Kawal Demokratisasi Myanmar
Ketiga, DPR RI mengusulkan resolusi mengenai transisi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan rendah karbon. Dalam hal ini, DPR RI ingin mendorong agar transisi hijau dapat diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan masing-masing negara.
Keempat, DPR RI juga mengusulkan satu draf resolusi yang berkaitan dengan pekerjaan dan keterampilan hijau. Dapat dilihat aspek penyiapan sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam upaya menuju transisi hijau masih belum maksimal. Melalui resolusi ini, DPR RI ingin mendorong gerakan masif dari parlemen dalam upaya menyiapkan tenaga kerja hijau.
Kelima, dalam aspek kepemudaan, DPR RI mengusulkan resolusi mengenai penguatan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan inklusif, transformasi ekonomi dan partisipasi demokratis. Parlemen di setiap negara anggota didorong agar memberikan dukungan penuh bagi pelibatan generasi muda sebagai motor pembangunan dan demokrasi.
Keenam, DPR RI mengusulkan resolusi mengenai peningkatan ketahanan ASEAN melalui kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender.
Diketahui, Sidang Umum ke-44 AIPA dihadiri oleh 9 Parlemen dari seluruh negara-negara anggota AIPA-kecuali Myanmar, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain kesembilan parlemen negara anggota tersebut, juga akan hadir 18 dari 20 Negara Peninjau (observer).
Selain perwakilan parlemen dari negara-negara tersebut, DPR RI juga mengundang berbagai institusi internasional dan stakeholder internasional, seperti ASEAN, Inter-Parliamentary Union (IPU), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Freeland Foundation, International Conservation Caucus Foundation (ICCF), Parliamentary Center of Asia (PC Asia), Food and Agriculture Organization (FAO), dan UN Women. (Detik.news)
